Sejak Polinesia Prancis dimasukkan kembali dalam daftar dekolonisasi pada 2013, delegasi terkuat dipimpin oleh Tavini Huiraatira, partai pro-kemerdekaan yang kini berkuasa. Tahun ini, mereka mengirimkan 17 perwakilan, termasuk politisi dan aktivis, untuk mendesak Prancis agar membuka dialog mengenai kemerdekaan Polinesia Prancis. Élise Vanaa, salah satu perwakilan, menegaskan bahwa pihaknya menginginkan Prancis untuk terlibat dalam pembicaraan tentang proses dekolonisasi.
Namun, pihak pro-otonomi, yang menentang kemerdekaan, juga hadir dengan empat perwakilan. Mereka menekankan bahwa mayoritas penduduk Polinesia Prancis tidak menginginkan kemerdekaan, tetapi memilih mempertahankan status otonomi. Mereka berniat mengundang PBB untuk mengirim misi pencari fakta ke wilayah tersebut.
Di sisi lain, Kaledonia Baru juga mengirim delegasi ke New York. Setelah kerusuhan yang meletus pada Mei akibat protes dari kubu pro-kemerdekaan Kanak terkait perubahan aturan pemilihan lokal, partai anti-kemerdekaan, atau Loyalis, berupaya untuk menyuarakan posisi mereka di forum PBB.
Dalam beberapa pekan terakhir, partai anti-kemerdekaan mengakui perlunya memperbaiki komunikasi dengan dunia internasional, mengingat gerakan pro-kemerdekaan lebih terorganisir dalam menyampaikan pendapat mereka.
Sementara itu, Perdana Menteri Prancis Michel Barnier mengumumkan bahwa delegasi tingkat tinggi dari kedua Kamar Parlemen Prancis akan segera mengunjungi Kaledonia Baru untuk memulihkan dialog di tengah situasi krisis. Pertemuan yang melibatkan Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan para pemimpin politik Kaledonia Baru dijadwalkan pada November mendatang.
Redaksi.
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
Tidak ada komentar:
Posting Komentar