Jakarta, WARTAGLOBAL.id - Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mengkritik ketiga calon presiden (Capres) atas ketidakpahamannya terhadap berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua dan usaha penyelesaiannya. Sorotan tersebut muncul setelah hasil debat perdana Capres yang diselenggarakan KPU RI pada 12 Desember 2023.
Capres nomor urut 1 menganggap persoalan di Papua terkait keadilan, sementara Capres nomor urut 2 menyebut masalah Papua terkait gerakan separatisme dan terorisme. Capres nomor urut 3 menyoroti pendekatan dialog sebagai solusi untuk mengatasi pelanggaran HAM dan konflik di Tanah Papua.
Julius Ibrani, Direktur PBHI, menyatakan bahwa masalah Papua jauh lebih fundamental dan berkaitan dengan penjajahan terhadap HAM. PBHI melihat bahwa kebijakan sekuritisasi oleh aparat keamanan, seperti TNI dan Polri, terkait pemberontakan dan campur tangan asing, hanya menjadi dalih untuk tindakan represif di Papua.
PBHI mencatat bahwa pelanggaran HAM di Papua sengaja diciptakan dalam kondisi tidak layak, yang mempengaruhi perkembangan dan peradaban kemanusiaan di wilayah tersebut. Julius Ibrani menegaskan bahwa akar persoalan di Papua adalah penjajahan terhadap HAM, terutama terkait eksploitasi sumber daya alam.
Menurut PBHI, catatan monitoring tahun 2023 mencatat 32 peristiwa pelanggaran HAM dengan 501 korban. Tindakan represif seperti penangkapan sewenang-wenang, pemukulan, dan bahkan pembunuhan terjadi dalam konteks pemberontakan yang disebut-sebut oleh pemerintah sebagai alasan sekuritisasi.
PBHI menekankan perlunya menghentikan penjajahan di Papua dengan membangun peradaban dan sarana kehidupan yang layak. Mereka mendesak untuk mengutamakan kebutuhan masyarakat asli daripada infrastruktur pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan. PBHI menilai bahwa pendekatan dialog dan identifikasi masalah harus diutamakan, dan kondisi Papua harus dikembalikan ke titik nol sebelum bisa dibicarakan solusi dialog dan komunikasi yang setara.
Fais/*
KALI DIBACA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar