Dinasti Birokrasi Otsus Dikorupsi, Hak Politik Rakyat Papua Diamputasi

 Wamena wartapapuaglobal. id Dinasti Birokrasi Otsus Dikorupsi, Hak Politik Rakyat Papua Diamputasi Miris. Kursi DPRK jalur Otsus yang seharusnya menjadi karpet merah bagi representasi masyarakat adat, kini diduga kuat menjadi meja judi para penguasa Wamena 14-4-2026

 Ketua Forum pribumi papua pegunungan YUSUP YIKWA ST Kenapa Asumsi ini diduga kuatKarena tidak ada Transparansi SK gubernur Papua Pegunungan, dan beberapa bupati di Papua Pegunungan tidak mengumumkan hasil dengan alasan Hasil tidak sesuai keputusan Panitia seleksi (PANSEL.) 

Bagaimana mungkin sebuah daerah yang menjalankan mandat UU Otonomi Khusus bisa bekerja dengan cara-cara yang gelap dan tidak transparan,"Ada apa dengan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Papua Pegunungan;Administrasi "Siluman":

 Bagaimana logikanya beberapa kabupaten ini Pansel dan Kesbangpol selaku penyelenggara teknis di kabupaten justru "buta" soal SK Gubernur;Apakah SK tersebut diterbitkan di ruang gelap tanpa koordinasi katanya 

Kalau Pengabaian Hasil Seleksi:* Jika keputusan Pansel diabaikan, maka seleksi kemarin hanyalah drama formalitas. Ini bukan sekadar masalah administrasi, ini adalah penghinaan terhadap kerja-kerja tim yang sudah dibentuk secara resmi.

Jangan jadikan Eksploitasi Hak hak politik masyarakat adat sebagai alat tawar-menawar kepentingan antara Gubernur dan Bupati. Otsus hadir untuk memproteksi hak pribumi, bukan untuk memproteksi kepentingan kursi pejabat!

Manuver pejabat yang bermain-main dengan kursi Otsus ini adalah api dalam sekam. Jangan salahkan rakyat jika terjadi konflik horizontal antar masyarakat adat. Ketidakadilan inilah yang selalu menjadi akar perpecahan di tanah ini." Tegasnya 

 Kami menutut 5 hal

* Gubernur dan Bupati segera memberikan klarifikasi terbuka terkait status SK pengangkatan DPRK .

* Transparansi Administrasi! Jangan ada data yang disembunyikan dari Pansel dan Kesbangpol sebagai kesekretariatan resmi.

* Hentikan Intervensi Politik terhadap hasil kerja Pansel yang sudah berjalan sesuai regulasi.

* Jika administrasi saja sudah gelap, bagaimana kita bisa berharap pada masa depan pembangunan yang terang?

* Jikalau semua Hasil seleksi ini Dinilai tidak sesuai Prosedur maka , silah Pemerintah daerah membentuk PANSEL Baru dan Lakukan Tes Ulang secara terbuka di beberapa kabupaten yang belum dilantik."Tuntutannya (,,,)