Papua pegunungan Wtapapuagolo id Forum Pribumi Papua Pegunungan kembali mempertanyakan melalu media DETIK PAPUA COM komitmen pemerintah legislatif dan eksekutif Provinsi Papua Pegunungan dalam menindaklanjuti aspirasi pencari kerja Orang Asli Papua (OAP). Hingga kini, 251 kuota formasi ASN khusus OAP belum juga diisi, meski berbagai upaya telah dilakukan.
Ketua Forum Pribumi Papua Pegunungan, Yusup Yikwa, menyampaikan kekecewaannya atas lambannya respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat lokal.“Sudah dua kali kami lakukan koordinasi dengan legislatif, dan empat kali aksi demo damai ke eksekutif. Tapi sampai hari ini belum ada jawaban resmi soal 251 kuota kosong itu,” ujar Yikwa, Senin (25/8).
Ia menegaskan bahwa Papua Pegunungan sebagai wilayah otonomi khusus seharusnya mengedepankan kebijakan afirmatif bagi OAP, sesuai amanat Undang-Undang Otsus Tahun 2021.
“Kami tidak bicara soal passing grade. Kami tahu nilai 286 ke atas berlaku untuk formasi umum. Tapi formasi khusus OAP menggunakan sistem ranking sesuai aturan BKN. Pemerintah harus pahami ini,” tegasnya.
Yikwa juga mengingatkan agar pemerintah tidak menyerahkan kuota kosong tersebut ke pusat untuk diisi oleh pencaker dari luar Papua, karena hal itu berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah tingginya angka pengangguran lokal.
“Kami melihat proses ini terlalu banyak retorika dan skenario. Aspirasi pencaker dipolitisasi, seolah-olah ada pihak ketiga yang bermain,” tambahnya.
Forum Pribumi Papua Pegunungan berharap pemerintah provinsi membuka ruang dialog dan segera mengambil kebijakan afirmatif
(P.B)
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
Tidak ada komentar:
Posting Komentar